Mataram – Persoalan lahan MotoGP Mandalika hingga kini belum berakhir. Masyarakat pemilik tanah, masih menunggu haknya agar lahan mereka dibayar sesuai dengan harga semestinya. Begitu juga dengan eksekusi lahan beberapa waktu lalu, diduga maladministrasi, (15/12).

“Kalau Pak Gubernur dan Kapolda tidak mampu menyelesaikan kasus lahan ini, lepas saja! Kami dari akademisi siap membantu menyelesaikannya. Ini demi kepentingan negara daerah dan masyarakat,” tegas Pakar Hukum Unram, Prof Dr H Sudiarto SH M.Hum.

Dia menjelaskan, selama ini lahan di MotoGP Mandalika tidak pernah masuk dalam perkara di Pengadilan. Sehingga tidak ada dasar Pengadilan maupun pihak kepolisian untuk melakukan eksekusi lahan.

“Apalagi itu ada Sprin dari Wakapolda. Salah itu! Ketua Pengadilan Negeri Praya juga harus paham aturan,” ketusnya.

Prof Sudiarto menjelaskan, Pengadilan tidak berhak melakukan eksekusi tanpa adanya perkara. Sebab hingga saat ini, baik pihak masyarakat maupun ITDC belum ada yang melakukan gugatan ke Pengadilan.

“Masyarakat juga tidak akan mau menggugat, karena mereka memiliki alas hak yang sah dan menguasai objek. Mana bisa mereka menggugat dirinya sendiri?” jelas Dosen aktif di Fakultas Hukum Unram itu.

Sedangkan persoalan konsinyasi, menurut dia, suatu hal yang keliru. Sebab Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum tidak bisa dipakai dalam persoalan ini.

“Lihat juga dong di Pasal 10. Apakah ada di item itu untuk pariwisata atau lahan MotoGP? Itu murni bisnis,” tukasnya.

Dari itu hemat dia, persoalan lahan ini hanya bisa diselesaikan dengan cara non litigasi. Jika tetap mengacu pada cara litigasi, sama artinya dengan menghambat pembangunan MotoGP.

Sebelumnya 1 Desember 2020 lalu, Tim Kuasa Hukum Pemilik Lahan sudah melayangkan surat aduan kepada Ombudsman RI di Jakarta. Laporan itu diterima dan segera ditindaklanjuti.

“Saya sampaikan semua bukti yang konkrit dan sudah dibalas untuk ditindaklanjuti dengan segera,” ujar Ketua Tim Masyarakat Pemilik Lahan Mandalika, Lalu Rusdi SH.

Selain ke Ombudsman lanjut Rusdi, dirinya bersama perwakilan masyarakat juga kembali melakukan audiensi dengan Komnas HAM RI. Dalam pertemuan itu, Komnas HAM berkomitmen akan terus mengawal dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Mandalika.

“Komnas HAM tengah menunggu Kepres atas laporan tersebut. Kita tunggu saja,” tukas Rusdi.