Demokrasi dimasa pandemi Covid-19

Mataram – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI membedah persoalan dan problematika demokrasi saat ini yang dihadapkan dengan batasan dan aturan untuk mencegah penularan covid-19. Dalam kunjungannya pada Sabtu (3/10) di Mataram, anggota DKPP RI Alfitra Salamm membeberkan kondisi lemahnya budaya masyarakat, untuk mengikuti sistem politik melalui media daring atau media sosial. Hal inipun menurutnya menjadi tantangan bagi para calon kepala daerah untuk berinovasi menyiasati kondisi yang ada.

Alfitra mengatakan, demokrasi kumpul masa untuk menandakan kekuatan dukungan pasangan calon sudah tidak mungkin dilakukan. Sehingga setiap program, visi dan misi dari calon kepala daerah tidak akan bisa tersampaikan langsung ke masyarakat hak pilih.

“Sekarang tergantung kepada kandidat calon seberapa jauh dia mengelola medsos itu selama covid. Ini bahwa demokrasi dengan covid ini bertentangan. Persoalannya bagaimana penyelenggara kandidat dan masyarakat mengoptimalkan kondisi yang ada saat ini,” katanya.

Persoalan kemudian muncul berangkat dari efektifitas media sosial yang tak bisa dimanfaatkan calon kepala daerah. Alfitra menyebutkan, peluang kampanye hitam akan mencidrai konsep jujur dan adil Pilkada tahun ini. Ia memprediksikan ancaman Pilkada era Covid-19, yakni politik uang akan menjadi efektif untuk ditempuh calon kepala daerah.

Ancaman ini kemungkinan besar akan terjadi mengingat kondisi ekonomi masyarakat, terlebih regulasi dalam pengawasan Pilkada yang masih lemah tentang membuktikan praktik politik uang. “Saya memprediksi bahwa ini akan membuka money politik yang sangat luar biasa. Akibat daring yang tidak bisa di efektifkan, antara kandidat dengan masa tidak bisa ketemu. Jadi ancaman yang saat ini bisa diprediksi adalah politik uang,” bebernya.

Dan yang lebih berpotensi memuluskan siasat kampanye hitam ini menurut Alfitra, adalah calon petahana atau kedinastian dari calon petahana tersebut.

“Selain money politik, siapa yang menguasai ASN pasti lebih potensial dan lebih mampu melakukan siasat tersebut,” jelas Alfitra.

Selain terkait potensi politik uang, dalam acara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu bersama Media di Mataram ini juga, DKPP membedah persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rentan dengan pelibatan operasi terselubung calon kepala daerah. Dengan kondisi pandemi saat ini, peluang kemenangan akan selalu didominasi oleh calon kepala daerah petahana atau kedinastiannya.

“Siapa yang menguasai ASN dialah yang memiliki peluang kemenangan lagi. Yang dibahayakan dari petahanan ini adalah operasi terselubung tingkat ASN dengan menggunakan kekuasaannya. Jadi patahana itu tidak kampanye juga tidak apa – apa pada masa covid gini,” ucap Alfitra.

Terkait dengan yang telah dijabarkannya ini, Alfitra kemudian meragukan kredibilitas dari penyelenggara pemilu untuk berani menegakkan kebenaran dan memberi keadilan sebagaimana prinsip jujur dan adil dari Pemilu. Dan ketika terus berlarut dengan ketidak mampuan mengungkap fakta, kondisi inipun dipastikan akan berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih.

“Ini prediksi saya yang dapat menjadi hambatan pilkada di masa pandemi. 220 petahana dari 270 calon petahana yang mengikuti Pilkada, sangat potensial untuk melakukan siasat itu. Jadi jangan sampai covid ini hanya menjadi stample pada pelaksanaan pilkada,” pungkasnya.

aNd